Radar TNI AD

Radar TNI AL

Radar TNI AU

Radar Terbaru

LHD AL Italia Trieste Bersiap untuk Gantikan Kapal Induk Giuseppe Garibaldi


Kapal Landing helicopter dock (LHD) Italia yang baru dengan bobot 33.000 ton, Trieste (L9890) telah tiba di teluk La Spezia pada tanggal 7 Januari 2020 lalu, untuk melanjutkan melakukan fitting-out untuk nanti diresmikan pada tahun 2022 untuk menggantikan kapal induk Giuseppe Garibaldi (551) AL Italia.
LHD AL Italia Trieste
LHD AL Italia Trieste  
Kapal Trieste akan dilengkapi dengan helikopter berat dan sedang (EH101 dan NH90) dan pesawat Lockheed Martin F-35B Lightning II. Kapal ini akan memiliki well deck yang floodable di bawah dek hanggar yang dapat mengakomodasi kapal pendarat amfibi seperti LCM (tipe Cantieri Navali Vittoria LCM23 baru), LCAC, dan kapal L-CAT (Landing Catamaran) yang terbaru. Kapal itu juga dapat membawa MBT Ariete, tank destroyer B1 Centauro, dan hingga 600 tentara. kapal akan dipangkalkan di Taranto Italia.
Pemotongan baja pertama dilakukan pada 12 Januari 2017 dan penyelesaian pembangunan hull pada 25 Mei 2019, sementara penyerahan resmi ke Angkatan Laut Italia akan dilakukan pada sekitar paruh pertama tahun 2022. Kapal ini merupakan kapal militer Italia terbesar yang dibangun setelah Perang Dunia Kedua.(Angga Saja-TSM)

AL Jerman Pilih Damen dan Blohm + Voss untuk Pembangunan Fregat MKS180


Pemerintah Jerman telah mengumumkan untuk memilih Damen sebagai kontraktor utama, bersama dengan mitra Blohm + Voss dan Thales, untuk memasok setidaknya empat kapal fregat Multi-Purpose Combat Ship MKS 180 kepada Angkatan Laut Jerman. Pembuat kapal perang Belanda Damen sangat bangga dan puas dengan hasil proses evaluasi yang diumumkan hari Selasa lalu (14/01) oleh Pemerintah Jerman, meskipun tentu saja masih harus menunggu persetujuan parlemen Jerman.
Fregat MKS180
Fregat MKS180 
Kapal akan dibangun di galangan kapal Blohm + Voss di Hamburg dan di lokasi galangan kapal lainnya dari Grup Lürssen di Jerman Utara. Damen bermaksud membangun dengan cara menghabiskan sekitar 80% dari total investasi bersih sebagai nilai tambah di Jerman. Hal yang sama berlaku untuk sistem aplikasi elektronik yang dipasok oleh Thales Nederland untuk desainnya sendiri. Sekitar 70% dari layanan akan disediakan oleh anak perusahaan Thales dan oleh subkontraktor Jerman lainnya.
Proyek MKS 180 berkontribusi untuk mengamankan kekuatan ekspor dan pembuatan sendiri pembangunan angkatan laut Belanda dan Jerman dalam jangka panjang. Proyek ini juga membuka perspektif untuk kerja sama peralatan pertahanan Eropa lainnya.
Dalam hal spesifikasi, MSK 180 memiliki panjang 155 meter, displacement 9.000 ton, kecepatan maksimum lebih dari 26 knot dan kecepatan jelajah 18 knot pada Sea State 4 dan jangkauan maksimum 4.000 nm pada 18 knot.
Kapal dapat mengakomodasi 110 orang termasuk 70 pasukan dan satu helikopter sedang/besar (maksimum 15 ton) dengan rudal anti-kapal; dua UAV VTOL.
Kapal dilengkapi diantaranya dengan satu meriam 127mm; empat hingga delapan rudal anti-kapal sedang/berat dengan kemampuan serang darat, dua peluncur 21-sel untuk RAM Block II, dua meriam MLG27, dua peluncur MASS decoy dan rudal permukaan ke udara jarak menengah.(Angga Saja-TSM)

Natuna dan Bukti Kedodoran Armada Pengamanan Laut Nusantara


Ketegangan Indonesia dengan China di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) RI, dekat perairan Natuna, Kepulauan Riau, mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Musababnya, kapal nelayan China yang dikawal Coast Guard terdeteksi menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia, pada Desember 2019.
Indonesia Coast Guard
Indonesia Coast Guard 
Negeri Tirai Bambu mengklaim memiliki hak di perairan yang masuk ZEE Indonesia berdasarkan peta Traditional Fish Ground mereka. Kawasan laut utara Natuna berdasarkan Konvensi PBB terkait Hukum Kelautan (UNCLOS 1982) memang masuk kawasan ZEE Indonesia. 
Tak tinggal diam, RI mengirim armada kapal perang TNI AL. Tak tanggung-tanggung, tiga kapal perang dikirim yakni KRI Karel Satsuit Tubun (KST) 356, KRI Usman Harun (USH) 359, hingga KRI Jhon Lie 358. Namun, langkah menempatkan kapal perang dalam gesekan di ZEE Indonesia dinilai sejumlah pihak kurang tepat.
Pengajar Studi Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi mengatakan pemerintah seharusnya mengirim kapal-kapal Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk menghalau kapal nelayan asing, bukan kapal perang milik militer.
"Akhirnya lucu seperti kemarin, dari China, yang ngamanin (kapal nelayan) Coast Guard-nya, dari kita TNI AL. Kalau misalnya Coast Guard (yang turun), ya lawannya Bakamla," kata Muradi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/1).
Muradi mengatakan kondisi ini semakin memperlihatkan kekuatan Bakamla belum sebanding dengan China. Terlebih perairan Indonesia ini bukan hanya Natuna, tetapi mulai dari Sabang sampai Merauke.
"Kenapa yang maju TNI AL? Karena Coast Guard kita, Bakamla tidak cukup representatif punya alutsista ataupun fasilitas, yang kurang memada," ujarnya.
Muradi mendorong pemerintah memperkuat Bakamla, yang baru terbentuk setelah ada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
Keberadaan Bakamla juga diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bakamla RI.
Menurut Muradi, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah penambahan armada kapal untuk Bakamla. Ia mengatakan dengan perairan Indonesia yang luas, Bakamla setidaknya harus memiliki sekitar 600 unit kapal berbagai ukuran.
Hal ini, kata Muradi perlu dilakukan pemerintah agar pemantauan keamanan laut Indonesia berjalan efektif.
"Jadi mulai yang paling besar, selevel KRI dengan persenjataan disesuaikan, sampai kemudian patroli yang sifatnya kapal ringan, itu mungkin lebih dari 600 unit. Dorong pengadaan kapal besar, kapal sedang, kapal ringan," tuturnya.
Muradi tak ingin Bakamla terus bergantung pada TNI untuk mengamankan wilayah laut. Menurutnya, Bakamla harus menjadi lembaga mandiri, khususnya terkait dengan kepemilikan kapal dan peralatan pendukung lainnya.
"Bakamla harus punya entitas sendiri. Dia tidak tergantung dengan TNI AL, dia berdaya dengan dirinya sendiri," katanya.
Bakamla Ujung Tombak
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah perairan lebih besar daripada luas daratannya. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km persegi, yang terdiri dari 2,01 juta km persegi daratan, 3,25 juta km persegi lautan, dan 2,55 juta km persegi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Dalam menjaga keamanan perairan, baik di wilayah teritori 12 mil dari lepas pantai dan ZEE 200 mil dari lepas pantai, terdapat sejumlah instansi yang memiliki tugas beririsan di wilayah perairan RI tersebut.
Selain TNI, instansi tersebut antara lain Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kemudian Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), hingga Marine Customs Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Masing-masing instansi tersebut memiliki kekuatan armada yang berbeda.
Bakamla sampai saat ini baru memiliki sekitar 40 unit kapal berbagai jenis, salah satunya kapal markas berukuran 110 meter. KPLP punya sekitar 378 unit kapal, di antaranya 7 unit kapal kelas I berukuran 60 unit.
Sementara PSDKP memiliki sekitar 34 unit kapal dan 96 unit speedboat. Polairud memiliki sekitar 113 unit kapal, dan Marine Customs Bea Cukai memiliki sekitar 182 unit kapal. Sejumlah instansi tersebut umumnya memantau kegiatan perhubungan, pelayaran, hingga perdagangan.
Pengamat Institute Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyatakan pemerintah perlu memprioritaskan penguatan armada untuk instansi di luar TNI, seperti Bakamla dan PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Apalagi kalau kita lihat potensi-potensi ancaman atau gangguan keamanan di ZEE ini sebagian besar kan bersifat nonmiliter ya, itu jadi saya kira perlu," kata Khairul kepada CNNIndonesia.com.
Khairul menyebut dua lembaga itu adalah otoritas sipil yang mempunyai kewenangan pengawasan dan penindakan terkait keamanan dan pelanggaran hukum di laut, khususnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya di perairan tersebut.
Menurut Khairul, secara ideal Bakamla dan otoritas sipil lainnya seperti PSDKP, KPLP, hingga Marine Customs Bea Cukai dalam menjalankan tugas dan fungsinya tak boleh lagi banyak bergantung pada kekuatan dan kemampuan armada TNI.
Oleh karena itu, kata Khairul, ketimbang memprioritaskan pembangunan pangkalan militer dan menambah armada kapal TNI Angkatan Laut, pemerintah sebaiknya memperkuat Bakamla sebagai Coast Guard Indonesia.
Ia pun mencontohkan China dan Vietnam yang mengawal kapal-kapal nelayannya melakukan aktivitas ilegal di ZEE Indonesia dengan menggunakan Coast Guard, bukan mengerahkan militernya.
"Jadi kalau kita mau benar-benar serius mau melakukan pengawasan di sana (laut), kita perkuat Bakamla kita sebagai ujung tombak dari upaya-upaya pengamanan di laut ini," ujarnya.
Khairul menyebut Bakamla perlu menambah jumlah kapal dengan spesifikasi yang hampir setingkat KRI. Kapal-kapal Bakamla juga perlu dilengkapi senjata untuk membela diri.
Menurutnya, armada yang perlu ditambah antara lain kapal patroli untuk menjangkau wilayah perairan Indonesia yang luas dan kapal ukuran besar yang bisa menjangkau laut dalam di ZEE Indonesia.
Selain menambah jumlah armada, lanjut Khairul, pemerintah perlu membangun pos pemantauan di pulau-pulau kecil Indonesia. Menurutnya, pulau-pulau kecil itu bisa dimanfaatkan untuk pos pemantauan agar lebih dekat menjangkau lokasi jika terjadi pelanggaran.
"Artinya selain memperkuat armada juga menambah pangkalan-pangkalan atau pos pos pengawasan di banyak titik terluar ini," ujarnya.
UU Keamanan Laut
Lebih lanjut, Khairul menyoroti payung hukum untuk menjadikan Bakamla sebagai ujung tombak pengamanan perairan Indonesia. Ia menyebut Indonesia perlu memiliki Undang-Undang tentang Keamanan Laut.
Khairul pun mendukung langkah pemerintah yang berencana membuat rancangan Undang-Undang Omnibuslaw bidang Keamanan Laut yang dinilai bisa jadi solusi atas aturan yang saat ini tumpang tindih.
"Karena selama ini belum cukup kuat. Belum ada Undang-Undang Keamanan Laut kita. Harus ada karena kalau enggak gitu selalu ada potensi tumbang tindih kewenangan, rebutan kewenangan dalam pengelolaan keamanan ini," tuturnya.
Ia menyebut UU Keamanan Laut mendesak untuk segera dibuat oleh pemerintah bersama DPR. Menurutnya, aturan main ini untuk memastikan siapa penanggung jawab keamanan laut, koordinasi antarlembaga, hingga pembagian tugas dan kewenangan.
"Yang juga tak kalah penting mampu meniadakan ego sektoral. Penjagaan itu butuh kerja sama yang baik dan berbagi peran dari masing-masing lembaga, Bakamla, KKP, Kemenhub. Tapi harus jelas siapa yang menjadi leading sector," ujarnya.
Soal armada untuk pengamanan laut ini Kepala Bakamla Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman enggan berkomentar. Demikian juga juru bicara Menteri KKP, Miftah Sabri saat dihubungi via Whatsapp. Keduanya hanya menyatakan pengamanan laut dilakukan dengan cara sinergi antar unsur terkait.
(fra/sur)

Iran Tangkap Perekam Video Pesawat Ukraina Ditembak Rudal


Iran mengumumkan telah menahan orang yang merekam detik-detik pesawat Ukraina ditembak rudal dan jatuh di pinggiran ibu kota Teheran.
Laporan media lokal Iran menyebut orang itu ditahan oleh militer dan diperkirakan akan didakwa terkait keamanan nasional.
Ukraina Airlines Ditembak Rudal Iran
Ukraina Airlines Ditembak Rudal Iran 
Penangkapan ini berlangsung setelah dua rekaman kecelakaan pesawat Ukraine International Airlines itu tersebar di media. Video terbaru menunjukkan bahwa pesawat berpenumpang 176 orang itu terbakar sebelum jatuh.
Dalam rekaman gambar itu terlihat pesawat sempat berupaya kembali ke bandara meski akhirnya meledak di angkasa dan jatuh.
Pesawat tersebut dijadwalkan terbang menuju Kiev dan tertembak rudal militer Iran tak lama setelah lepas landas dari bandara Teheran.
Menurut New York Times, klip video terbaru itu diunggah ke YouTube oleh seorang pengguna Iran sekitar pukul 02.00 hari Selasa (14/1).
Meski begitu, dikutip FoxNews, seorang wartawan BBC yang pertama kali mengunggah video itu, Nariman Gharib, memastikan bahwa individu yang merekam video itu aman dan pihak berwenang Iran telah menangkap orang yang salah.
"Orang yang menjadi sumber video itu AMAN dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa Garda Revolusi Iran (militer Iran) membuat kebohongan baru. Mereka (Iran) membunuh 176 penumpang pesawat komersial Ukraina, itu lah kisah nyata," kata Gharib.
Kecelakaan Boeing 737 itu berlangsung beberapa jam setelah Iran meluncurkan serangan rudal balistik terhadap dua pangkalan militer Irak yang menampung personel militer Amerika Serikat.
Serangan rudal itu dilakukan Iran sebagai respons terhadap serangan drone AS yang menewaskan jenderal mereka, Qasem Soleimani, di Baghdad, Irak.
Iran semula membantah bahwa pesawat Ukraina itu jatuh karena tertembak rudal. Namun, tak lama pemerintahan Presiden Hassan Rouhani mengaku pesawat itu ditembak jatuh angkatan bersenjata karena kesalahan teknis.
Rouhani bersumpah akan menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penembakan pesawat itu. Sejauh ini, pihak berwenang Iran telah menahan 30 personel militer terkait insiden pesawat Ukraina. (rds/dea)

Jepang Tolak Gabung Koalisi Pimpinan Amerika Serikat di Timur Tengah


Jepang mengaku tidak akan bergabung dengan koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah. Hal ini disebabkan oleh konstitusi Jepang yang membatasi keterlibatan Tokyo dalam operasi militer di luar negeri.
Taro Kono
Taro Kono  
Berbicara pasca melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Mike Esper, Menteri Pertahanan Jepang, Taro Kono hampir 90 persen impor minyak mentah Jepang berasal dari Timur Tengah dan lebih dari 80 persennya melalui Selat Hormuz dan Teluk Oman.
Oleh karena itu, papar Kono, adalah kepentingan Jepang untuk memastikan navigasi yang aman di perairan ini. Meski demikian, Jepang tidak akan terlibat dalam operasi militer di wilayah itu.
"Ini tidak akan berkembang melebihi pengiriman kapal-kapal patroli pasukan pertahanan ke daerah itu untuk pengumpulan data-data intelijen," ungkapnya, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (1/14/2020).
"Kami memiliki beberapa batasan konstitusional, jadi kami tidak akan berpartisipasi dalam inisiatif Amerika atau Eropa, tetapi kami akan berkomunikasi erat dengan AS sebagai sekutu," sambungnya.
Dia kemudian mengatakan bahwa Tokyo akan tetap pada upaya diplomatik yang konsisten untuk meredakan ketegangan antara AS dan Iran. "Kami akan melakukan upaya diplomatik yang konsisten untuk meredakan ketegangan dan menstabilkan situasi di kawasan itu," ungkapnya.
(Victor Maulana)

Mesir Resmikan Pangkalan Militer Terbesar di Timur Tengah


Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, meresmikan pangkalan militer Bernice pada Rabu (15/1/2020). Pangkalan militer ini menjadi yang terbesar di wilayah Laut Merah.
Upacara peresmian dihadiri oleh sejumlah pejabat dan menteri dari negara-negara Arab dan asing, termasuk Putra Mahkota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab (UEA), Mohammed bin Zayed Sultan Al-Nahyan.
Peresmian Pangkalan Militer Bernice
Peresmian Pangkalan Militer Bernice  
Selama upacara peresmian, al-Sisi menyaksikan akhir dari latihan militer nasional dengan nama sandi Kader 2020. Pelatihan ini dikatakan telah menguji kekuatan dan kapasitas angkatan bersenjata Mesir untuk mengamankan kepentingan dan kekayaan negara di mana pun.
Dikutip dari Middle East Monitor, Kamis (16/1/2020), pangkalan militer Bernice adalah salah satu pangkalan militer terbaru Mesir. Pangkalan ini terletak di pantai Laut Merah di sepanjang perbatasan selatan Mesir.
Mempunyai luas 150 ribu hektar, pangkalan ini termasuk pangkalan angkatan laut, pangkalan udara, rumah sakit militer, beberapa unit tempur dan administrasi, serta bidang penembakan dan pelatihan untuk seluruh senjata.
Pangkalan itu dilaporkan bertujuan untuk melindungi dan mengamankan pantai selatan Mesir, melindungi investasi ekonomi dan sumber daya alam di daerah itu, menghadapi tantangan keamanan di Laut Merah. Pangkalan itu juga bertugas mengamankan lalu lintas navigasi global melalui Laut Merah ke negara di Terusan Suez dan area ekonomi terkait.
Pada 2017, al-Sisi meresmikan pangkalan militer Mesir pertama Mohamed Naguib di provinsi pesisir timur negara itu, Matrouh, yang juga dikatakan sebagai yang terbesar di Timur Tengah. (Berlianto)

Menolak Diusir, Militer Amerika Serikat Lanjutkan Operasi Anti ISIS di Irak


Militer Amerika Serikat (AS) melanjutkan operasi terhadap gerilyawan Negara Islam (IS dulu ISIS) di Irak dan sedang berupaya untuk segera memulai kembali pelatihan pasukan Irak. Keputusan ini diambil ditengah penolakan keberadaan pasukan Irak pasca serangan drone AS yang menewaskan komandan senior Iran di Baghdad dan berujung pada serangan rudal Teheran terhadap pangkalan-pangkalan Irak.
Tentara Amerika Serikat
Tentara Amerika Serikat 
The New York Times pertama kali yang melaporkan dimulainya kembali operasi militer bersama ini.
Seorang pejabat mengatakan beberapa operasi gabungan antara AS dan pasukan Irak telah dimulai, tetapi jumlahnya belum sebanyak sebelumnya. Pejabat itu mengatakan rincian masih sedang dikerjakan untuk mengembalikan pelatihan pasukan Irak, tetap hal itu relatif segera bisa terjadi.
Pejabat lain mengatakan para pemimpin militer telah membahas dimulainya kembali operasi dengan Irak. Namun tidak diketahui dengan jelas siapa yang terlibat dalam pembicaraan itu atau apakah para pemimpin pemerinta Irak secara terbuka mendukung langkah tersebut seperti dikutip dari AP, Kamis (16/1/2020).
Para pejabat tersebut berbicara dengan syarat anonim untuk membahas keputusan yang belum diumumkan.
Hubungan AS dengan Irak merenggang setelah serangan drone Amerika di dekat bandara internasional Baghdad pada 3 Januari lalu menewaskan Jenderal Iran Qassem Soleimani. Parlemen Irak kemudian mengeluarkan resolusi untuk mengusir pasukan AS dari negara itu.
Langkah parlemen Irak kemudian diteruskan oleh Perdana Menteri Irak Adel Abdul Muhdi yang meminta Washington untuk menyusun road map bagi penarikan pasukan.
Para pemimpin Irak marah terhadap serangan pesawat tak berawak AS dan serangan balasan oleh Iran. Rudal-rudal Iran menghantam Pangkalan Udara Al-Asad pekan lalu, dan menyerang dekat pangkalan lain, tetapi telah memberikan peringatan sebelumnya dan tidak ada yang terbunuh atau terluka.
Namun para pejabat Irak menyebut serangan AS yang menewaskan Soleimani sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Irak yang tidak dapat diterima. Serangan itu juga menewaskan Abu Mahdi al-Muhandis, wakil komandan milisi yang didukung Iran yang dikenal sebagai Pasukan Mobilisasi Populer. Ribuan pengunjuk rasa anti-pemerintah pun muncul di Baghdad dan Irak selatan, dengan banyak yang meminta AS dan Iran untuk meninggalkan negara mereka.
AS dengan tegas menolak permintaan itu dan belum bergerak untuk menarik lebih dari 5.000 tentara. Pejabat AS, termasuk Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, menolak seruan agar pasukan Amerika pergi. Mereka mengatakan pasukan AS sangat penting untuk memerangi kelompok ISIS.
"Kami senang melanjutkan pembicaraan dengan Irak tentang apa struktur yang tepat," kata Pompeo di Gedung Putih pekan lalu.
Ketegangan di Irak telah meningkat sejak akhir Desember, ketika serangan roket terhadap sebuah pangkalan di Irak utara menewaskan satu kontraktor keamanan AS. AS menyalahkan milisi yang didukung Iran dan dengan cepat membalas. Serangan udara Amerika menargetkan milisi yang didukung Iran di lima lokasi di Irak dan Suriah, termasuk depot senjata dan pangkalan kontrol komando.
Selama Tahun Baru, ratusan milisi yang didukung Iran menyerang kompleks kedutaan AS yang sangat berbenteng di Baghdad. Pentagon mengerahkan ratusan pasukan tambahan ke wilayah itu, dan mengurangi operasi militer serta pelatihan di Irak.
Para pejabat AS mengatakan mereka yakin Irak juga tertarik untuk melanjutkan pelatihan, yang telah berlangsung sejak 2015, setelah ISIS mulai mengendalikan wilayah yang besar di Irak dan Suriah. Rincian lebih lanjut, termasuk peningkatan keamanan untuk AS dan pasukan koalisi, masih dibahas. (Berlianto)

Amerika Serikat Pertimbangkan Persenjatai Kapal Perangnya dengan Rudal Jenis Baru


Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) tengah mempertimbangkan untuk mempersenjatai kapal perusak kelas USS Zumwalt dengan senjata baru. Senjata ini dilaporkan akan memungkinkan Angkatan Laut AS untuk melakukan 'serangan cepat' pada musuh dari posisi yang aman, menghancurkan sasaran sebagai "kejutan taktis" pada awal konflik, tanpa perlu mengerahkan tentara atau aset militer.
USS Zumwalt
USS Zumwalt 
Fox News melaporkan bahwa senjata baru itu diharapkan mampu menembakkan rudal yang dipersenjatai dengan hulu ledak yang dirancang untuk melakukan serangan global yang cepat dalam waktu satu jam atau kurang. Laporan itu mengutip pernyataan Kapten Kevin Smith, seorang manajer program kapal perusak kelas Zumwalt.
"Ini akan menjadi platform yang sempurna untuk Conventional Prompt Strike," kata Smith seperti dikutip Sputnik dari Fox News, Kamis (16/1/2020).
Program senjata Conventional Prompt Strike (CPS) awalnya muncul di era Presiden George W. Bush. Dilaporkan senjata ini direkayasa untuk mempersenjatai rudal balistik dengan hulu ledak konvensional, yang memungkinkan rudal itu memiliki kecepatan dan jangkauan senjata nuklir yang sama yang dipasang pada sebuah rudal dan dengan kemampuan untuk mencapai tempat mana pun di Bumi dalam hitungan menit.
"Kemampuan bawaan kapal ini adalah tersembunyi. Ia dirancang untuk tersembunyi dan membawa pertarungan secara ofensif ke musuh"€ terang Smith.
Smith mencatat bahwa mempersenjatai kapal penghancur kelas Zumwalt belum tercatat dalam program, karena saat ini sesuatu sedang dipertimbangkan atau mungkin "dilihat"€ di masa depan.
Menurut laporan Congressional Research Service (CRS) tahun 2019 yang berjudul Serangan Conventional Prompt Global dan Rudal Balistik Jangka Panjang, Pentagon dilaporkan meminta peningkatan anggaran terkait program CPS dari USD201 juta pada 2018 menjadi USD278 juta pada 2019. Program senjata ini sendiri sempat dihentikan dan dilanjutkan beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir.
Laporan CRS mengatakan, mengutip pengembangan senjata, bahwa CPS tidak dimaksudkan untuk berfungsi sebagai alternatif senjata nuklir, meskipun akan menambah kemampuan konvensional AS. (Berlianto)

Putin: Lima Negara Nuklir Harus Bersatu Cegah Perang Global


Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan, negara-negara bersenjata nuklir, anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, harus bekerja pada pendekatan bersama yang bertujuan mencegah perang global. Putin menyebut, lima anggota tetap DK PBB memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perang skala besar.
Vladimir Putin
Vladimir Putin 
"Anggota tetap DK PBB, Amerika Serikat (AS), China, Rusia, Inggris dan Prancis, membawa tanggung jawab khusus untuk mengamankan pembangunan kemanusiaan yang berkelanjutan," kata Putin, seperti dilansir Russia Today pada Kamis (15/1/2020).
Putin menyebut, kelima negara ini harus mulai menyusun langkah-langkah yang bertujuan menetralkan kondisi apa pun untuk mencegah perang global dan mengembangkan pendekatan baru untuk mengamankan stabilitas dunia.
Dia juga menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya ketegangan baru-baru ini antara AS dan Iran, yang hampir membuat kedua negara berada di ambang perang.
Berbicara mengenai keamanan nasional dan penambahan peralatan militer serta persenjataan Rusia, Putin menyatakan bahwa Moskow tidak mengancam siapa pun dan tidak berusaha memaksakan kehendaknya di negara-negara lain.
"Pada saat yang sama, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Rusia tidak mengejar siapa pun dalam hal kemampuan pertahanannya. Sebaliknya, negara-negara lain yang berlomba untuk mengembangkan senjata canggih yang dimiliki Rusia," tukasnya. (Victor Maulana)

WNI yang Disandera Abu Sayyaf Berhasil Dibebaskan


Seorang WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina selatan berhasil dibebaskan. Muhammad Farhan berhasil bebas dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf pada Rabu (15/1/2020) kemarin pukul 18.45 waktu setempat. Farhan berhasil diselamatkan militer Filipina di Baranggay Bato Bato, Indanan Sulu.
Muhammad Farhan
Muhammad Farhan  
"Farhan telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Westmincom, Zamboanga dan dinyatakan sehat. Selanjutnya Farhan akan diserahterimakan dari otoritas Filipina kepada KBRI Manila dan dipulangkan ke Indonesia," kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam rilis yang diterima , Kamis (16/1/2020).
Farhan merupakan salah satu dari tiga WNI yang diculik di perairan Tambisan, Lahad Datu, Malaysia pada 23 September 2019 yang lalu. Dua sandera lainnya yaitu Maharudin dan Samiun telah dibebaskan pada tanggal 22 Desember 2019 dan diserahkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada keluarga pada 26 Desember 2019.
"Dengan bebasnya Farhan maka saat ini seluruh WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf telah berhasil dibebaskan," kata Kemlu.
"Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang baik dari Pemerintah Filipina, termasuk Divisi 11 AFP di Sulu, dalam upaya pembebasan para sandera WNI," demikian pernyataan dari Kemlu. (Berlianto)

Radar Acak