Radar Militer

Radar Internasional

Radar Indonesia

PT Pindad

Sejarah

02 Maret 2021

Turki Perkenalkan Helikopter Serang Listrik T-629

radarmiliter.com - Turkish Aerospace Industries (TAI) memperkenalkan helikopter tanpa awak bertenaga listrik T629. Helikpter T629 menjadi salah satu dari tiga proyek helikopter serang yang diluncurkan oleh Turkish Aerospace.
Model baru helikopter serang T-629 diharapkan dapat melakukan penerbangan perdananya dalam waktu dekat yang akan membawa banyak inovasi untuk penerbangan Turki.
Helikopter Serang Listrik T-629 Buatan Turki
Helikopter Serang Listrik T-629 Buatan Turki
Helikopter listrik T629 dapat dioperasikan oleh Angkatan Laut Turki yang membutuhkan platform helikopter tanpa awak untuk dioperasikan di kapal induk TCG Anadolu.
Helikopter listrik T629 rencananya akan memiliki lebih banyak amunisi yang dilengkapi payload sensor sebagai wahana tanpa awak.
Informasi tentang Helikopter Serang Listrik T-629 akan dibagikan saat TAI berpartisipasi dalam Seoul International Aviation and Defense Fair yang diadakan di Seoul, ibu kota Korea Selatan. (Fajar Januarta)
Sumber : tempo.co

Arab Saudi dan Korea Selatan Kerjasama Produksi Sistem Hanud Biho II

radarmiliter.com - Perusahaan Science Technology Arab Saudi telah bermitra dengan Hanwha Defense Korea Selatan untuk bersama-sama memproduksi sistem pertahanan udara (ADS) K30 Biho (Flying Tiger) II yang baru.
Menurut pihak perusahaan, sistem pertahanan udara hibrida (kanon dan rudal) Biho telah menyelesaikan uji coba di Arab Saudi.
Saudi Arabian Military Industries (SAMI) memiliki tujuan ambisius untuk memproduksi 50% peralatan pertahanan Arab Saudi pada tahun 2030. Riyadh baru-baru ini bekerja sama dengan Rusia untuk memproduksi senapan serbu Kalashnikov. Kerajaan Arab Saudi juga telah memulai produksi drone Haboob menggunakan teknologi yang didapat oleh Turki.
Sistem Hanud Biho II
Sistem Hanud Biho II
Sistem pertahanan udara mobile Biho II baru berdasarkan sasis kendaraan roda ban 8x8 dari kendaraan lapis baja Tigon. Kendaraan tersebut merupakan konsep baru kendaraan pertahanan udara dibandingkan dengan versi Biho sebelumnya. Sistem pertahanan udara Biho II yang baru menggunakan meriam otomatis tunggal berukuran 30 atau 40 mm yang mampu menembakkan amunisi airburst.
Hull kendaraan Tigon merupakan konstruksi all-welded steel armor tetapi dapat dilengkapi dengan lapis baja applique untuk meningkatkan perlindungan melawan ancaman balistik dan ranjau.
Kendaraan Biho II didukung oleh powerpack baru yang dikembangkan oleh perusahaan Caterpillar dengan mesin diesel turbocharged dan intecooled 6 silinder inline yang menghasilkan tenaga 525 hp yang dipasangkan dengan transmisi otomatis yang dikontrol secara elektronik 4500SP dengan enam gigi maju dan satu gigi mundur dari Allison.
Biho II dilengkapi dengan turret tak berawak yang dapat dipersenjatai dengan satu meriam 30 atau 40mm yang mampu menembakkan amunisi airburst, sebuah amunisi taktis jenis baru yang meledak di udara, menyebabkan kerusakan airburst efek fragmen musuh. Kendaraan itu memiliki tiga awak termasuk pengemudi, komandan dan penembak.
Selain persenjataan utama, Biho II dapat dipersenjatai dengan peluncur rudal permukaan-ke-udara yang dapat dipasang di sisi atap turret.
Turret Biho II dilengkapi dengan radar fire control kecil on-board yang dipasang di sisi kanan turret yang memiliki jangkauan maksimum 15 km dan radar pengintai yang dipasang di atap turret yang memiliki jangkauan maksimum 35 km . Sistem ini memiliki jangkauan pelacakan maksimum 7 km untuk pesawat tempur dan 3 km untuk UAV.(Angga Saja)

Kontrak Australia dengan Naval Group untuk Pembangunan Kapal Selam Baru Terancam Batal

radarmiliter.com - Proyek ambisius Australia senilai $ 50 miliar untuk membangun selusin kapal selam kelas Attack dengan perusahaan Prancis Naval Group dilaporkan telah ditangguhkan.
Pierre Eric Pommellet, pimpinan Naval Group, saat ini berada di Australia untuk bertemu para menteri federal Australia dalam upaya menyelamatkan kontrak tersebut, Independent Australia melaporkan.
Kementerian Pertahanan Australia sebelumnya merekomendasikan ketiga peserta untuk proses evaluasi kompetitif proyek kapal selam tersebut, dan akhirnya telah memilih Naval Group dari Prancis sebagai pemenang. Naval Group memenangkan program penggantian kapal selam kelas Collins, yang dikenal sebagai program SEA1000 pada tahun 2016 dengan desain Shortfin Barracuda Block 1A. Kapal selam ini didasarkan pada versi desain Barracuda bertenaga nuklir yang diperkecil yang sekarang memasuki kedinasan Angkatan Laut Prancis.
Ilustrasi Kapal Selam Kelas Attack Australia
Ilustrasi Kapal Selam Kelas Attack Australia
Dikatakan penangguhan tersebut karena kombinasi berbagai sebab, termasuk pembengkakan biaya, keterlambatan dan masalah politik.
Meskipun proyek tersebut awalnya diperkirakan menelan biaya antara $ 20-25 miliar, kesepakatan antara pihak-pihak yang ditandatangani pada akhir 2016 menunjukkan angka yang dua kali lipat dari prediksi, atau $ 50 miliar. Pada Februari 2020, layanan penelitian Perpustakaan Parlemen Australia melaporkan bahwa biaya akuisisi "... berada di kisaran $ 80 miliar dalam bentuk dolar dan perkiraan biaya berkelanjutan mungkin kira-kira akan mencapai sekitar $ 145 miliar ..."
Prancis, sementara itu, dilaporkan membayar $ 10,2 miliar untuk pembelian enam kapal selam Barracuda.
Gagasan membangun kapal selam bertenaga diesel-listrik Australia tersebut juga dianggap gagal. Penambahan sistem buatan AS di kapal selam Australia berpotensi juga menambah biaya dan kompleksitasnya.
Selain itu, Menteri Pertahanan Linda Reynolds saat ini memegang 60% input produksi lokal, turun dari 90% ketika proyek tersebut pertama kali diumumkan. Prancis sekarang bersikeras bahwa angka itu harus dikurangi karena Australia tidak dapat mewujudkannya. Hal ini tidak diselesaikan sebelum perjanjian produksi ditandatangani pada 2018.
Solusi alternatif alih-alih membatalkan proyek tersebut adalah menegosiasikan kesepakatan kapal selam dengan perusahaan Swedia Saab, yang memiliki perusahaan Kockums yang membangun Collins. Australian Financial Review melaporkan bahwa Reynolds tidak membantah kemungkinan ini. “Sebagai perancang asli kapal selam kelas Collins, Saab Kockums memiliki hubungan yang berkelanjutan dengan [Australian Submarine Corporation] untuk mendukung program perpanjangan usia jenis kapal selam kelas Collins,” katanya.(Angga Saja)

Militer China Gelar Latihan Perang Selama Sebulan di Laut China Selatan

radarmiliter.com - China memutuskan untuk menggelar latihan perang selama sebulan penuh di perairan Laut China Selatan (LCS) pada bulan Maret 2021.
Mengutip surat kabar milik pemerintah Global Times, Administrasi Keselamatan Maritim China di situsnya mengatakan bahwa latihan militer akan diadakan di zona melingkar di wilayah LCS sebelah barat Semenanjung Leizhou.
Latihan dilaksanakan sejak Senin (1/3/2021) hingga 31 Maret mendatang. Dalam latihan itu kapal lain dilarang masuk ke zona pelatihan.
Kapal Perang Type 054 AL China
Kapal Perang Type 054 AL China
Sebenarnya sejak Juli 2020, memang diketahui China telah mengadakan beberapa putaran latihan militer di wilayah tersebut. Sebagian analis menilai bahwa langkah Beijing ini adalah upaya balasan dari latihan militer yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara barat lainnya seperti Australia di perairan yang merupakan jalur dagang tersibuk itu.
AS memang merupakan negara barat yang paling sering mengirimkan armada tempurnya ke lautan itu untuk misi "kebebasan navigasi". Bahkan baru baru ini dua kapal induk AS, USS TheodoreRoosevelt (CVN-71) dan USS Nimitz (CVN-68), berlayar melewati Kepulauan Spratly untuk menggelar latihan militer bersama dalam operasi kebebasan navigasi di LCS.
Menurut data pemantauan yang dirilis oleh South China Sea Strategic Situation Probing Initiative (SCSPI), sebuah wadah pemikir yang berbasis di Beijing, Washington juga baru-baru ini mengirim pesawat pengintai dari berbagai jenis. Termasuk drone pengintai maritim MQ-4C, pesawat mata-mata EP-3E dan sebuah pesawat pengintai strategis RC-135U, ke wilayah Laut China Selatan.
Bukan hanya AS, sekutu Paman Sam juga mengirimkan kapal perang berjaga-jaga. Salah satunya adalah Prancis dan Inggris. Sontak ini menimbulkan kecaman dari China. Beijing mengatakan bahwa misi AS ini adalah misi yang sia-sia.
"Fakta menunjukkan bahwa menahan China adalah misi yang mustahil, dan hanya akan berakhir dengan menembak diri Anda sendiri," kata Juru Bicara Kementerian Pertahanan China Wu Qian pada bulan lalu
Laut China Selatan (LCS) sedang menjadi potensi konflik global yang meluas. Pasalnya China terus mengklaim 90% wilayah lautan itu miliknya dan melakukan ekspansi besar-besaran di lautan yang juga diklaim oleh beberapa negara-negara di Asia Tenggara.
Bahkan, China dilaporkan telah membangun kota seluas 800 ribu mil persegi salah satu kepulauan LCS yang disengketakan, Paracel. Kota itu dinamai Shansa.
Luas itu membuatnya 1.700 kali luas New York City. Di kota itu, China sudah membuat beberapa fasilitas kelas kota yang memiliki fasilitas seperti desalinasi air laut dan fasilitas pengolahan limbah, perumahan publik baru, sistem peradilan yang berfungsi, jangkauan jaringan 5G, sekolah, dan penerbangan charter reguler.

Pesawat Tanpa Awak Boeing Loyal Wingman Terbang Perdana

radarmiliter.com - Boeing Australia dan Angkatan Udara Australia (RAAF) telah berhasil menyelesaikan uji terbang pertama pesawat tanpa awak Loyal Wingman.
Penerbangan pesawat militer pertama yang dirancang dan diproduksi di Australia dalam lebih dari 50 tahun terakhir terbang di bawah pengawasan pilot uji Boeing yang memantau pesawat dari stasiun kendali darat di Woomera Range Complex.
Penerbangan Perdana Loyal Wingman
Penerbangan Perdana Loyal Wingman
"Penerbangan pertama Loyal Wingman adalah langkah besar dalam proyek jangka panjang yang signifikan untuk Angkatan Udara Australia dan Boeing Australia, dan kami senang menjadi bagian dari uji coba yang berhasil ini," kata Air Vice-Marshal Cath Roberts, Head of Air Force Capability RAAF. “Proyek Loyal Wingman adalah pembuka jalan untuk integrasi sistem otonom dan artificial intelligence untuk menciptakan tim gabungan manusia-mesin yang cerdas.
“Melalui proyek ini kami belajar bagaimana mengintegrasikan kemampuan baru ini untuk melengkapi dan memperluas kemampuan pertempuran udara dan misi lainnya,” katanya.
Menyusul serangkaian taxi test (yang memvalidasi ground handling, navigasi dan kontrol, dan antarmuka pilot), pesawat berhasil lepas landas dengan kekuatannya sendiri sebelum menerbangkan rute yang telah ditentukan sebelumnya pada kecepatan dan ketinggian yang berbeda untuk memverifikasi fungsionalitas penerbangan dan mendemonstrasikan kinerja desain Airpower Teaming System.
"Boeing dan Australia memelopori operasi tempur terintegrasi penuh antara pesawat berawak dan tidak berawak," kata Presiden dan CEO Boeing Defense, Space & Security, Leanne Caret. “Kami merasa terhormat bisa membuka bagian masa depan penerbangan ini dengan Angkatan Udara Australia, dan kami berharap dapat menunjukkan kepada orang lain bagaimana mereka juga bisa mendapatkan keuntungan dari kemampuan Loyal Wingman kami.”
Dengan dukungan dari lebih dari 35 tim industri Australia dan memanfaatkan proses inovatif Boeing, termasuk teknik rekayasa berbasis model, seperti digital twin untuk misi uji terbang secara digital, tim tersebut mampu membuat pesawat dari desain hingga melakukan penerbangan dalam tiga tahun.
Pesawat Loyal Wingman pertama ini berfungsi sebagai fondasi untuk Boeing Airpower Teaming System yang sedang dikembangkan untuk berbagai pelanggan pertahanan global. Pesawat akan terbang bersama platform lain, menggunakan kecerdasan buatan untuk bekerja sama dengan aset berawak dan tidak berawak yang ada untuk melengkapi kemampuan misi.
Pesawat Loyal Wingman tambahan saat ini sedang dalam pengembangan, dengan rencana penerbangan bersama secara tim dijadwalkan pada akhir tahun ini.(Angga Saja)

01 Maret 2021

Jerman akan Pasang APS Trophy Buatan Israel ke Tank Leopard-2

radarmiliter.com - Kementerian Pertahanan Israel mengkonfirmasi pada hari Selasa (23/02) bahwa Kementerian Pertahanan Federal Jerman telah menandatangani perjanjian antar pemerintah (G2G) untuk memasok active protection system (APS) Trophy rancangan Israel untuk armada tank tempur utama Leopard-2 mereka.
Dalam perjanjian tersebut, Rafael Advanced Defense Systems akan memasok Trophy Active Defense System (ADS) untuk melengkapi 17 tank Leopard-2. Ini mencakup penyediaan sistem untuk kompi tank, munisi interceptor, dan suku cadang serta pelatihan operasional dan teknis. Sistem akan dikirimkan selama beberapa tahun ke depan.
MBT Leopard Angkatan Darat Jerman
MBT Leopard Angkatan Darat Jerman
Unit penerima diharapkan siap tempur pada tahun 2023 dan bergabung dengan penempatan Jerman ke Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) NATO.
Sebagai catatan, ANgkatan Bersenjata Jerman (Bundeswehr) mengoperasikan 328 tank Leopard 2 dari tiga jenis - 2A6, 2A6M, 2A7. Rafael berharap Jerman juga akan membeli sistem Trophy tambahan untuk melengkapi lebih banyak tank Leopard 2-nya.
Trophy menciptakan pelindung yang menetralkan ancaman di sekitar kendaraan. Sistem ini dengan cepat mendeteksi, mengklasifikasikan, dan menghancurkan semua ancaman amunisi energi kimia (CE) yang diketahui - termasuk diantaranya proyektil recoilless gun, ATGM, roket Anti Tank, amunisi HEAT tank, dan RPG. Sistem ini meningkatkan survivabilitas pasukan tank dengan menetralkan tim anti-tank musuh.
Sistem dapat menemukan arah sumber tembakan, memungkinkan awak tank untuk membalas tembakan secara efektif dengan Remote Weapon Station atau senjata utama, atau dengan berinteraksi dengan platform tempur lain melalui jaringan Battle Management System (BMS).
Trophy telah terbukti sebagai penyelamat dan merupakan satu-satunya APS yang operasional dan combat-proven di dunia. Dipasang di lebih dari 3 brigade MBT Merkava Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan IFV Namer, dan sejak 2016 sedang dalam proses untuk dipasang pada armada tempur lain IDF.
Angkatan Darat AS mengumumkan pada Oktober 2017 keputusannya untuk membeli APS Trophy dari Rafael untuk brigade MBT Abrams M1A2 pertama.
Keputusan AS baru-baru ini menyusul serangkaian panjang uji coba lapangan ekstensif di AS, yang berlangsung selama 2 tahun, di mana Trophy berhasil mencegat lusinan RPG dan ATGM, dalam skenario-skenario yang paling menantang.(Angga Saja)

IDEX 2021 UEA: Halcon UEA Perkenalkan Rudal Hanud C-RAM SkyKnight

radarmiliter.com - Perusahaan HALCON yang merupakan pemimpin regional dalam bidang produksi dan penyediaan senjata berpemandu presisi, memperkenalkan SkyKnight, sebuah sistem rudal anti-roket, artileri, dan mortir (counter-rocket, artillery, and mortar - C-RAM) yang pertama yang dirancang dan diproduksi oleh UEA. Sistem rudal C-RAM tersebut dipamerkan di International Defence and Exhibition Conference (IDEX) 2021 yang berlangsung di ibukota UEA, Abu Dhabi 21-25 Februari.
EDGE Group, perusahaan induk HALCON, selama ini telah mengembangkan sistem pertahanan udara jarak pendek, seperti Rheinmetall AG yang didesain di Jerman, secara aktif mencari sistem rudal untuk menjadi bagian dari sistem pertahanan udara Skynex. Perusahaan kemudian memutuskan untuk bersama-sama menawarkan solusi, dengan HALCON untuk menciptakan SkyKnight, sistem rudal untuk Skynex, yang menetapkan standar baru dengan arsitektur terbuka yang unik.
Rudal Hanud C-RAM SkyKnight
Rudal Hanud C-RAM SkyKnight
Kolaborasi ini mewakili pembentukan kemitraan internasional di tingkat tertinggi dan memposisikan HALCON sebagai produsen original equipment manufacturer (OEM) internasional
SkyKnight HALCON sengaja dirancang untuk melawan spektrum penuh ancaman modern, memberikan sinyal peringatan dini dan kemampuan intersep permukaan-ke-udara yang tepat yang menargetkan pesawat sayap tetap dan putar, wahana udara tak berawak (UAV), roket, artileri, mortir pada jarak hingga 10 Km.
H.E. Faisal Al Bannai, CEO dan Direktur Pelaksana EDGE Group mengatakan: “Pengembangan SkyKnight, rudal pertahanan udara pertama UEA oleh HALCON adalah pencapaian luar biasa dalam tujuan negara untuk membangun kemampuan pertahanan yang berdaulat yang menangani lanskap ancaman yang terus berkembang. Kami senang bekerja sama dengan Rheinmetall, pemain terkemuka di industri pertahanan, bagi kami untuk bersama-sama menawarkan solusi C-RAM paling maju dan komprehensif di dunia dengan memanfaatkan rudal SkyKnight dan solusi Skynex Rheinmetall kami, dan kami akan terus mengembangkan kolaborasi ini lebih jauh."
Sistem pertahanan udara tersebut terdiri dari node kendali pusat Skynex Rheinmetall, unit multi-sensor (MSU), radar active electronically scanned array (AESA) dan radar multi-mode, dilengkapi dengan rudal dan peluncur rudal SkyKnight C-RAM HALCON, yang masing-masing memiliki kapasitas 60 rudal.
Rudal C-RAM HALCON mampu melacak dan menetralkan banyak target yang masuk multi-arah sekaligus, memberikan perlindungan untuk aset statis, serta perlindungan untuk pasukan yang bergerak dan unit mekanis. Sistem dapat dipindahkan dan bergerak, dapat ditempatkan secara statis untuk jangka waktu yang lama dan kemudian dipindahkan, atau dipasang secara permanen di satu lokasi.
Rheinmetall AG, melalui anak perusahaannya di Swiss, Rheinmetall Air Defense, telah menerapkan sistem Skyguard di banyak negara, yang dapat menghancurkan target kecil dengan cepat, dan digunakan sebagai lapisan dalam pertahanan udara berlapis untuk titik-titik vital dan infrastruktur militer penting. Negara-negara yang telah meluncurkan sistem Skyguard pada akhirnya akan meningkatkan ke Skynex, menempatkan HALCON, sistem rudal SkyKnight C-RAM, dan UEA di garis depan inovasi sistem pertahanan udara.
HALCON adalah bagian dari kluster Rudal & Senjata dalam EDGE, grup teknologi canggih untuk pertahanan yang berada di antara 25 pemasok militer teratas di dunia. (Angga Saja)

Militer Vietnam Mulai 'Gerilya' di Laut China Selatan

radarmiliter.com - Vietnam dilaporkan terus memperkuat pos militernya di beberapa kepulauan yang disengketakan dengan China di Laut China Selatan (LCS).
Menurut laporan dari Asia Maritime Transparency Initiative, atau AMTI, yang merupakan bagian dari Center for Strategic and International berbasis di Washington, Vietnam membangun sistem pertahanan udara dan laut di atas tanah reklamasi di West Reef dan Pulau Sin Cowe.
Hal itu diketahui dari analisis citra satelit software Simularity, dilansir Defencenews. Software Simularity mendeteksi ada perubahan dari pergerakan yang tidak biasa, berdasarkan analisis citra satelit dan data geopasial di Laut China Selatan (LCS).
Kapal Selam Vietnam
Kapal Selam AL Vietnam
Meski skala aktivitasnya tidak seagresif China, AMTI menambahkan bahwa selama 2 tahun terakhir, "West Reef dan Pulau Sin Cowe telah melihat perubahan paling drastis" dari semua pos terdepan Vietnam di kelompok Kepulauan Spratly yang disengketakan.
Perubahan tersebut termasuk pembangunan beberapa instalasi fasilitas pertahanan maritim, gedung administrasi, bantalan beton dan bunker, dan menara sinyal besar yang memungkinkan untuk berkomunikasi dengan intelijen.
Sementara itu, Vietnam juga membangun serangkaian instalasi di garis pantai utara Pulau Sin Cowe, seperti terowongan, benteng pantai, dan bunker.
Instalasi itu merupakan bantalan beton melingkar atau setengah lingkaran yang dipasang pada jalur pendek menuju bunker, serupa dengan jenis instalasi yang sebelumnya dibangun Vietnam di pulau-pulau kekuasaannya.
AMTI meyakini, Instalasi itu bertujuan untuk memperkuat sistem pertahanan garis pantai Vietnam, meskipun secara teori Vietnam juga memiliki sistem jangkauan jarak jauh seperti sistem roket Extended Range Artillery buatan IMI Systems.
Sistem tersebut adalah jenis rudal anti-kapal berbasis darat, yang sebenarnya dapat menjangkau pangkalan Militer China.
Selain itu, Vietnam diketahui juga telah melakukan pembangunan markas militer pada pulau-pulau di bawah kendalinya selama dua tahun terakhir termasuk Pearson Reef, Namyit dan Kepulauan Spratly.
Kepulauan Spratly atau Kepulauan Nansha adalah gugus kepulauan di Laut China Selatan yang dipersengketakan beberapa negara di sekitarnya
Vietnam dan China termasuk enam negara Asia Tenggara yang mengklaim atas sebagian atau semua pulau Spratly dan Paracel. Kedua negara ini kerap kali memperebutkan kekayaan sumber daya alam di LCS.
China sendiri telah mereklamasi dan membangun pangkalan luas besar di beberapa pulau yang didudukinya, termasuk fasilitas pelabuhan dan lapangan udara. Meski penguatan sistem yang dilakukan militer China secara bertahap, tetapi lebih ekstensif ketimbang negara lainnya. (Ellen Gracia Natalia)

PT Pindad Presentasikan Senapan Serbu CAR 816

radarmiliter.com - Wadanpussenif Mayjen TNI A. Daniel Chardin, S.E., M.Si.,membuka acara presentasi senjata CAR 816 dari PT. Pindad (Persero), bertempat di ruang Ahmad Yani Mapussenif, jalan Supratman No. 60 Bandung Jawa Barat, Rabu (24/02/2021).
Senapan Serbu CAR 816
Senapan Serbu CAR 816
Dalam sambutannya mengatakan “pelaksanaan kegiatan presentasi selain menambah ilmu pengetahuan juga merupakan salah satu upaya dalam rangka menentukan pemilihan alutsista yang tepat untuk melengkapi materiil satuan infanteri guna menjawab tantangan tugas kedepan yang semakin kompleks” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan “Pussenif Kodiklatad selaku Lapangan kekuasaan Teknis (LKT) Infanteri senantiasa berupaya mengikuti perkembangan teknologi kemiliteran dihadapkan pada doktrin dan taktik bertempur infanteri dimasa kini dan masa yang akan datang.” sambutan Wadanpussenif
Acara tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan. Tampak hadir presentasi ini Irpussenif, Danpusdikif, para Direktur dan para Pamen ahli Pussenif serta Direktur dan staf PT. Pindad.
CAR 816 merupakan senjata yang diproduksi Caracal Internasional perusahaan yang bermarkas di Abu Dhabi. PT Pindad diketahui tengah menjalin kerjasama dengan perusahaan ini. Senapan CAR 816 masih memiliki keterkaitan dengan senapan HK 416 dimana insinyur utama dalam pengembangan CAR 816 dulunya juga mengembangkan senapan HK 416 serta senapan SIG516. Senapan CAR 816 menggunakan munisi standard NATO kaliber 5,56 x 45mm dengan jarak tembak efektif 500 meter. Saat ini negara pengguna senapan serbu CAR 816 adalah Uni Emirat Arab dan Jerman.

Anggaran Militer China 2021 Diperkirakan Terus Meningkat

radarmiliter.com - Di tengah dampak pandemi (corona) Covid-19 selama setahun terakhir, banyak analis dan pengamat militer China percaya bahwa anggaran pertahanan negara komunis tersebut akan terus meningkat tahun ini. Bahkan, lebih tinggi dari tahun 2020.
Kenaikan anggaran militer itu diprediksi lantaran pertumbuhan ekonomi China yang positif. Termasuk ancaman militer yang dihadapi China dan kebutuhan Negeri Panda untuk mengembangkan kapasitas pertahanan nasionalnya.
LHD Type 075 Angkatan Laut China
LHD Type 075 Angkatan Laut China
Para ekonom dan pakar fiskal, dilansir Global Times, sempat memperkirakan negeri dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu akan mengurangi pengeluaran secara besar-besaran pada tahun ini karena pengetatan anggaran. Ini terjadi setelah mengalami defisit anggaran yang rekor sebesar 3,6% dari PDB (produk domestik bruto) di tahun lalu akibat pandemi.
Ekonom menilai, perekonomian China mulai memimpin pemulihan secara global dalam upaya bangkit dari kejatuhan ekonomi akibat dihantam Covid-19. Beberapa ahli memprediksi tingkat pertumbuhan ekonomi China bisa tumbuh sekitar 7% tahun ini.
Sebagai catatan, pada 18 Januari lalu, China sudah mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi untuk kuartal keempat 2020. Hasilnya pun di luar dugaan. Survei yang dilakukan Reuters menunjukkan bahwa ekonomi China diramal tumbuh 6,1% (yoy, year on year).
Namun kenyataannya China tumbuh lebih tinggi. Pada kuartal terakhir tahun 2020, PDB China mampu tumbuh 6,5% (yoy). Dengan begitu China mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif dalam tiga kuartal berturut-turut.
Anggaran Pertahanan
Pada Mei tahun lalu, ketika banyak dari dunia luar tidak yakin tentang situasi keuangan China setelah pukulan besar Covid-19, negara itu masih menetapkan target pertumbuhan anggaran pertahanan sebesar 6,6%. Ini turun dari target pertumbuhan di 2019 sebesar 7,5%.
Hal itu menghasilkan rancangan anggaran 1,268 triliun yuan atau US$ 196,44 miliar (setara dengan Rp 2.750 triliun, kurs Rp 14.000US$). Angka yang melampaui prediksi banyak orang.
Para analis menilai, tahun ini, ekonomi China sedang pulih dan akan memberikan momentum yang lebih kuat untuk pertumbuhan yang stabil dari anggaran pertahanan.
"China adalah satu-satunya negara besar yang mempertahankan pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2020, dan 2021 akan menjadi lebih baik. Sehingga kemungkinan akan menikmati sedikit peningkatan dalam anggaran pertahanannya," kata Li Jie, seorang ahli militer yang berbasis di Beijing.
Mengomentari Li, Song Zhongping, seorang ahli militer Tiongkok dan komentator TV, juga memperkirakan tingkat pertumbuhan yang sedikit lebih cepat. Yakni sekitar 7%, dan setidaknya tidak jauh lebih lambat dari tahun lalu.
Namun, tren kenaikan ini akan bertepatan dengan spiral penurunan anggaran defisit pemerintah. Negara itu menetapkan target defisit anggaran setidaknya 3,6% dari PDB untuk tahun 2020 ketika ekonomi terpukul oleh virus corona.
Untuk menghidupkan kembali ekonomi dari pandemi ini, Mei tahun lalu China berencana menerbitkan obligasi khusus untuk pemulihan virus corona senilai 1 triliun yuan.
"Rekor defisit anggaran di tahun 2020 adalah dampak dari pengaturan darurat sebagai tanggapan terhadap pandemi, yang telah berjalan dengan sendirinya, dan inilah saatnya pemerintah merevisi defisit anggarannya sesuai dengan kebutuhan ekonomi secara normal," kata Lian Ping, Kepala Zhixin Investment Research Institute.
Dengan pertumbuhan PDB China yang menuju rebound yang kuat, pemerintah diperkirakan akan lebih fokus pada pencegahan risiko keuangan dan mengekang leverage secara makroekonomi.
Karenanya, total utang China secara persentase dari PDB kemungkinan akan turun sekitar 2 poin persentase pada tahun ini setelah melonjak 25 poin persentase tahun lalu, menurut Wang Tao, Kepala Ekonom China di UBS.
Dengan sebagian besar kebijakan pajak dan pemotongan biaya berakhir pada akhir 2020, rasio defisit fiskal terhadap PDB diperkirakan turun menjadi 3% atau bahkan lebih rendah tahun ini.
Ye Qing, seorang profesor di Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan, menilai bisa China akan mengumumkan target defisit anggaran sebesar 2,5-3% PDB untuk tahun ini. Karena anggaran pemerintah akan kembali ke tingkat sebelum pandemi.
Itu tidak berarti negara itu akan merevisi pengeluaran pertahanannya, kata Ye, mengutip komitmen berkelanjutan dari pemerintah China untuk membangun kapal induk. Rencana ini menjadi salah satu pengeluaran terbesar untuk menopang kekuatan militer China.
Dalam laporan penelitian AVIC Securities yang dipimpin oleh Zhang Chao, pada Juni 2020, menunjukkan pengeluaran anggaran pertahanan China telah meningkat dengan tingkat pertumbuhan gabungan rata-rata sebesar 9,1% antara tahun 2010 dan 2019. Tetapi dibandingkan dengan seluruh ukuran ekonominya yang terus meningkat, beban pertahanan negara tersebut tetap relatif rendah.
Anggaran pertahanan negara menyumbang 1,22% dari PDB pada 2019. Ini lebih rendah daripada Rusia, AS, dan India, tulis AVIC Securities.
China telah mempertahankan anggaran pertahanannya pada sekitar 1,3% dari PDB-nya selama beberapa tahun terakhir, yang jauh di bawah rata-rata tingkat global 2,6% PDB.
Sebab itu Song Zhongping, seorang ahli militer China, menilai anggaran pertahanan China relatif rendah, dan pengeluaran pertahanan atau rasio PDB yang sedikit lebih tinggi dapat lebih mencerminkan kebutuhan China dalam pembangunan ekonomi.
Song mengatakan bahwa China menghadapi ketegangan militer yang tinggi selama setahun terakhir, dan China juga memodernisasi militernya, yang semuanya membutuhkan dana.
Pada tahun lalu, China ditantang oleh provokasi militer berulang kali dari AS, yang mengirim banyak kapal perang dan pesawat tempur untuk pengintaian jarak dekat di wilayah pesisir China dan latihan militer, yang beberapa masuk tanpa izin ke perairan teritorial China di Laut China Selatan.
Kemudian beberapa memasuki Selat Taiwan sebagai dukungan nyata bagi para separatis Taiwan di Pulau Taiwan yang telah berkali-kali ditopang dengan penjualan senjata canggih AS termasuk, dan ditambah dengan pengiriman pejabat tinggi AS ke pulau itu.
Di barat daya, India sekali lagi secara provokatif memicu kebuntuan militer selama berbulan-bulan dengan China termasuk bentrokan fatal yang memakan korban di kedua sisi.
Song mengatakan China terus menghadapi ancaman eksternal, dan kemungkinan tetap menghadapi ancaman di beberapa titik panas yang berpotensi menjadi konflik, sehingga membutuhkan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan tempurnya yang komprehensif, yang membutuhkan investasi.
Li Jie, seorang ahli militer yang berbasis di Beijing mengatakan bahwa Presiden AS Joe Biden kemungkinan akan menggunakan strategi pemerintahan sebelumnya yakni era Barrack Obama di kawasan itu untuk menjadi referensi dan terus menekan China dari laut, mencoba mengumpulkan sekutu.
"Laut China Selatan, Selat Taiwan, dan Kepulauan Diaoyu semuanya akan tetap menjadi titik api bagi keamanan maritim," kata Li.
Keduanya menilai potensi konflik-konflik ini membutuhkan pasokan senjata lebih banyak dan peralatan baru, yang semuanya membutuhkan dana.
Peng Huagang, juru bicara Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara China (SASAC, China's State-owned Assets Supervision and Administration Commission), dikutip kanto berita Xinhua, mengatakan pada konferensi pers pada Selasa bahwa untuk langkah selanjutnya, SASAC akan memperluas investasi dalam pertahanan nasional dan industri senjata.
Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (Stockholm International Peace Research Institute/SIPRI)) memperkirakan China menghabiskan US$ 261 miliar atau setara Rp 3.654 triliun untuk belanja militernya pada 2019.
Adapun Amerika Serikat menghabiskan belanja militer US$ 732 miliar atau setara Rp 10.248 triliun, atau sekitar 3,4% dari PDB pada tahun 2019. Belanja militer AS menyumbang 38% dari pengeluaran militer global.
Peningkatan belanja AS pada 2019 setara dengan keseluruhan belanja militer Jerman pada tahun itu. "Pertumbuhan baru-baru ini dalam pengeluaran militer AS sebagian besar didasarkan pada persepsi kembalinya persaingan antara kekuatan-kekuatan besar," kata Pieter D. Wezeman, Peneliti Senior di SIPRI, dilansir situs resminya.
Sebagai catatan, SIPRI mengungkapkan total pengeluaran militer global naik menjadi US$ 1.917 miliar pada 2019. Total untuk belanja militer di 2019 itu naik 3,6% dari 2018 dan pertumbuhan tahunan terbesar sejak 2010.
Lima pembelanja terbesar pada 2019, yang menyumbang 62% dari pengeluaran belanja militer global adalah AS, China, India, Rusia dan Arab Saudi. Ini adalah pertama kalinya dua negara Asia tampil di antara tiga negara pemboros anggaran militer teratas.

26 Februari 2021

IDEX 2021 UEA: PT Pindad Ikut Serta pada Ajang IDEX 2021 di UEA

radarmiliter.com - PT Pindad (Persero) bersama dengan 3 industri pertahanan Indonesia, yaitu PT Len Industri, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia kembali mengikuti International Defence Exhibition (IDEX) yang diselenggarakan pada tanggal 21 - 25 Februari 2021 di Abu Dhabi National Defence Exhibition (ADNEC), Uni Arab Emirate. Direktur Bisnis Produk Hankam PT Pindad (Persero), Wijil Jadmiko, Direktur Strategi Bisnis, Syaifuddin; VP Pengembangan Bisnis, Yayat Ruyat dan Account Manager Ekspor, Risen Delta menjadi delegasi Pindad. Pameran internasional bergengsi ini menghadirkan 900 perusahaan dari 59 negara.

Indonesia Defence Industries
Indonesia Defence Industries

Di dalam pameran tersebut, Kementerian Pertahanan RI membentuk Paviliun Indonesia yang didalamnya terdiri dari BUMN industri pertahanan seperti PT Pindad (Persero), PT Len Industri (Persero), PT PAL (Persero), dan PT Dirgantara Indonesia (Persero) serta beberapa perusahaan industri pertahanan swasta. Keikutsertaan perusahaan industri pertahanan Indonesia di IDEX merupakan salah satu tahap awal untuk dapat berperan aktif dalam rantai pasok global berkaitan dengan produk pertahanan.
IDEX adalah satu-satunya pameran dan konferensi pertahanan internasional di kawasan MENA yang mendemonstrasikan teknologi terbaru di sektor pertahanan darat, laut, dan udara. IDEX merupakan platform yang unik untuk membangun dan memperkuat hubungan dengan departemen pemerintah, bisnis, dan angkatan bersenjata di seluruh wilayah.
IDEX diadakan dibawah izin Presiden UAE, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. IDEX menampilkan perkembangan dalam sektor pertahanan seperti perkembangan teknologi militer, produk inovasi dan pengembangan pertahanan nasional. Dan saat ini, IDEX telah berkontribusi dalam perkembangan industri pertahanan baik industri lokal maupun internasional.
Dalam IDEX tahun ini, Pindad kembali memperkenalkan berbagai produk pertahanan andalan. Salah satunya senjata SS2 V5 A1, SPR-2, juga kendaraan tempur medium tank Harimau, Anoa dan Komodo. Pelaksanaan IDEX tetap dengan menjalankan protokol kesehatan Covid-19, mulai dari wajib menggunakan masker hingga tersedianya fasilitas untuk tes PCR di beberapa titik. (Sustiana Herru)
Sumber : pindad.com

Membangun Kekuatan Alutsista demi Kedaulatan Udara NKRI

radarmiliter.comPelanggaran wilayah teritorial udara oleh pesawat asing, terutama pesawat tempur, dinilai menjadi salah satu tantangan terdekat yang harus diantisipasi TNI Angkatan Udara (AU). Perlu upaya negosiasi dengan negara terkait dan penguatan kekuatan yang dilakukan secara bersamaan untuk mengatasi hal tersebut.

"Pelangaran wilayah teritorial udara salah satu tantangan kita oleh pesawat asing, terutama pesawat tempur," ujar pengamat militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LSPSSI), Beni Sukadis, lewat pesan singkat, Rabu (24/2).
Jet Tempur Dassault Rafale
Jet Tempur Dassault Rafale
Menurut dia, kekuatan yang dimiliki pemerintah saat ini belum cukup untuk mengatasi hal tersebut dengan baik. Masih perlu dilakukan sejumlah upaya agar pelanggaran-pelanggaran seperti itu dapat diantisipasi dan tak terjadi kembali ke depannya. Salah satu upaya yang diperlukan ialah melakukan negosiasi dengan negara terkait.
"Saat ini jelas belum cukup, perlu dilakukan negosiasi dengan negara tetangga yang sering melakukan pelanggarsn tersebut. Tapi negosiasi tanpa detterent effect (efek gentar) itu sama saja sia-sia," kata dia.
Dalam membuat efek gentar itu diperlukan penguatan kekuatan yang dimiliki oleh TNI AU. Beberapa waktu lalu, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, menyatakan, realisasi akuisisi berbagai alat utama sistem persenjataan (alutsista) modern akan mulai dilakukan secara bertahap mulai tahun ini hingga 2024.
Beni menyatakan, sejatinya untuk saat ini masih terlalu dini untuk menganggap mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sebab, terdapat persoalan keadaan keuangan dalam pembelian alutsista modern yang hendak digunakan TNI AU itu. Namun, dia merasa rencana pengakuisisian pesawat multirole combat aircraft (MRCA) F-15EX dan Dassault Rafale tetap perlu diapresiasi.
"Dengan keterbatasan ini rencana ini perlu diapresiasi karena kalau melihat spesifikasi teknis kedua pesawat sangat memenuhi syarat dalam meningkatkan dan menunjang kapablitas pertahanan nasional," jelas dia.
Kemampuan pesawat-pesawat itu, di antaranya memiliki twin engine, multirole combat, perangkat perang elektronik, dan persenjataan yang canggih. Menurut Beni, pemilihan pesawat-pesawat dengan kemampuan tersebut merupakan pilihan yang tepat. Dia pun merasa yakin para penerbang TNI AU akan dapat menggunakannya dengan baik.
"Saya yakin penerbang kita bisa beradaptasi dengan alutsista standar NATO, karena di TNI AU persentase senjata asal NATO besar, lebih dari 70 persen," ungkap Beni.
KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo sebelumnya telah menyebutkan, upaya mendapatkan alutsista terbaik yang memenuhi operational requirement, aspek commonality, mendapatkan transfer of technology, serta sesuai dengan kemampuan negara dan kondisi TNI AU sudah menunjukkan titik terang. Akuisisi berbagai alutsista modern akan dilaksanakan bertahap hingga 2024.
"Mulai tahun ini hingga tahun 2024, kita akan segera merealisasikan akuisisi berbagai alutsista modern secara bertahap," ungkap Fadjar dalam sambutan pada Rapim TNI AU di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (18/2) lalu.
Dia menerangkan, ada sejumlah alutsista modern yang akan diakuisisi secara bertahap itu. Salah satunya ialah pesawat multi-role combat aircraft F-15EX dan Dassault Rafale. Pesawat F-15EX merupakan pesawat buatan Amerika Serikat (AS) dan pesawat Dassault Rafale merupakan pesawat buatan Prancis.
Selain dua jenis pesawat tersebut, alutsista yang juga akan direalisasikan pengakuisisiannya untuk TNI AU ialah radar GCI3, pesawat berkemampuan airborne early warning, pesawat tanker berupa multirole tanker transport, pesawat angkut C-130 J, UCAV berkemampuan MALE, dan berbagai alutsista lainnya.
"Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan alutsista dalam waktu dekat, kita juga akan melaksanakan modernisasi berbagai pesawat tempur TNI AU, yang pelaksanaannya akan dimulai pada tahun ini," kata Fadjar.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin, menyatakan, TNI AU memang memerlukan pembelian alutsista tersebut. Itu diperlukan untuk memenuhi rencana strategis (renstra) ketiga terkait minimum essential force (MEF).
Dia mengatakan, program pembelian alutsista yang mencakup radar dan pesawat tempur dengan kemampuan mutakhir itu harus dilalukan secara fokus. Kedua alutsista itu akan saling berkaitan dalam penggunaannya ke depan, yang mana radar ia sebut sebagai CCTV untuk memantau semua area negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Program itu harus difokuskan. Karena apa, radar itu kan CCTV, kita berharap seluruh wilayah NKRI ini bisa di-cover dengan CCTV-nyalah, oleh radar. Lalu kalau ada ancaman kita harus punya pesawat yang bisa intersep, yakni pesawat tempur," kata Hasanuddin lewat sambungan telepon, Rabu (24/2).
Hasanuddin enggan membahas soal merek dan di mana pesawat jet tempur yang akan dibeli itu dibuat. Menurut dia, yang pasti pesawat jet tempur itu haruslah yang terbaik serta memiliki teknologi yang bagus, dan yang mengetahui hal tersebut secara pasti ialah TNI AU sendiri.
Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsma TNI Indan Gilang B, mengatakan pesawat tempur Rafale memang salah satu pesawat yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan TNI AU. Pesawat itu merupakan salah satu pesawat yang masuk ke dalam daftar opsi yang TNI AU miliki.
"Pesawat Rafale merupakan salah satu platform di antara berbagai opsi lainnya, yang memenuhi kriteria kebutuhan TNI AU," ujar Gilang saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Kamis (18/2).
Dia menjelaskan, TNI AU berpandangan, akuisisi multirole combat aircraft alias pesawat tempur yang mampu melaksanakan beberapa kemampuan sekaligus memang diperlukan. Menurut dia, TNI AU mengajukan kebutuhan operasional dan spesifikasi teknis pesawat-pesawat tersebut.
"Pesawat apa yang kita terima nanti, menjadi kewenangan Kementerian Pertahanan, yang tentunya disesuaikan juga dengan berbagai faktor seperti situasi politik global dan kebijakan negara," kata dia.
Gilang menjelaskan, kewenangan dan tugas TNI AU adalah menyiapkan sumber daya manusianya, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun kemampuannya. Selain itu, TNI AU juga mempunyai tugas menyiapkan infrastruktur untuk memastikan kesiapan operasional alutsista tersebut dalam menjaga kedaulatan negara. (Ronggo Astungkoro)

Ad Placement

TNI AD

TNI AL

TNI AU