Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan satelit untuk mencegat satelit militer negara-negara asing dalam keadaan darurat, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat deterens di tengah ancaman militer yang meningkat pesat di luar angkasa, seperti yang terlihat dalam pengembangan oleh Tiongkok dan Rusia atas satelit yang dapat menyerang satelit lain, menurut beberapa sumber pemerintah Jepang.
 |
| Satelit Pembunuh Satelit |
Pemerintah Jepang berencana untuk membuat keputusan resmi tentang pengenalan satelit pengintersep seperti itu pada akhir tahun fiskal berikutnya sehingga dapat diluncurkan pada pertengahan 2020-an, kata narasumber tersebut.
Pasukan Bela Diri Jepang saat ini menggunakan satelit pengumpul informasi, komunikasi, dan positioning (penentuan posisi), dan sangat bergantung pada angkasa luar, namun, "Kami tidak memiliki kemampuan pertahanan apa pun untuk satelit," kata seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan.
Ketika sampai pada apa yang disebut satelit "pembunuh" yang dapat menyerang satelit negara-negara lain, Tiongkok diyakini telah mengembangkan satu satelit yang dilengkapi dengan lengan robot dengan tujuan untuk menggunakannya [lengan robot tersebut untuk pertahanan]. Pemerintah Jepang telah menyimpulkan bahwa Jepang perlu untuk membangun kemampuan pertahanannya di ruang angkasa untuk mencegah serangan dari negara lain.
Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan jenis satelit yang dapat menonaktifkan operasi satelit militer negara lain. Tahun fiskal ini, kementerian akan mulai melakukan penelitian tentang cara untuk menonaktifkan satelit, melalui penggunaan teknologi seperti lengan robot, gelombang elektromagnetik, dan serangan dunia maya (cyber-attack). Berdasarkan temuan penelitian dan faktor-faktor lain, pemerintah akan memutuskan pada akhir tahun fiskal 2020 tentang pengenalan satelit pengintersep.
Badan Eksplorasi Dirgantara Jepang telah mengembangkan diantaranya teknologi lengan robot untuk satelit. "Jepang harus mengambil keuntungan penuh dari kemampuan teknologinya sendiri," kata narasumber pemerintah Jepang.
Sementara itu, dalam keadaan darurat, pemerintah juga ingin mengembangkan sistem untuk mengintersep dari darat satelit asing atau pesawat sistem peringatan dan kontrol udara (AWACS), dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Kementerian Pertahanan Jepang sedang mempertimbangkan rencana dua fase, dengan tujuan untuk mengembangkan sistem jamming (pengacau) yang menargetkan pesawat AWACS lawan pada pertengahan tahun 2020 sebelum melanjutkan ke pengembangan sistem yang menargetkan satelit asing.
Sistem jamming berbasis darat diharapkan akan digunakan untuk fasilitas Pasukan Bela Diri Darat Jepang, dengan satu untuk melawan pesawat AWACS dipasang pada kendaraan dan satu untuk melawan satelit di fasilitas darat. Kementerian harus mendiskusikan dengan pemerintah daerah tentang kemungkinan penerapan sistem ini.
Pada tahun 1969, parlemen Jepang mengadopsi resolusi yang menetapkan pengembangan ruang angkasa harus dibatasi untuk tujuan damai. Di tengah meningkatnya penggunaan militer oleh negara-negara lain, Undang-Undang Dasar Ruang Angkasa diberlakukan pada tahun 2008, menyerukan untuk meningkatkan pengembangan dan penggunaan ruang angkasa untuk berkontribusi pada keamanan nasional, berdasarkan pada prinsip berorientasi pertahanan eksklusif Jepang.
Pemerintah telah meyimpulkan bahwa satelit pengintersep yang akan dikembangkan berada dalam ruang lingkup prinsip ini, dan sedang mempertimbangkan untuk memungkinkan unit ruang angkasa - yang akan didirikan di dalam Pasukan Bela Diri Jepang pada tahun fiskal 2020 - untuk menangani pengoperasiannya.(Angga Saja-TSM)
Sumber : the-japan-news.com
