Kapal-kapal Militer RI Dikerahkan Jaga Natuna dari Klaim China

KangUsHa 20:00
Loading...

TNI melaksanakan operasi siaga tempur setelah China mengklaim Laut Natuna sebagai wilayah teritorial mereka. Kapal-kapal militer RI dikerahkan.
Sejumlah menteri mengadakan rapat koordinasi untuk merespons isu Laut Natuna. Rapat dipimpin Menko Polhukam Mahfud Md.
KRI Teuku Umar-385
KRI Teuku Umar-385 
Beberapa pejabat negara turut hadir dalam rapat itu di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Hadir pula Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Siwi Sukma Adji, Kepala Bakamla RI, Laksdya Achmad Taufieqoerrochman, dan Kabaharkam Polri, Komjen Agus Andrianto.
Seusai rapat, Menlu Retno LP Marsudi menyampaikan empat poin sikap Indonesia terkait klaim China atas Laut Natuna. Retno menegaskan Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim sepihak Republik Rakyat China (RRC) atas teritorial lautnya yang disebut 'Nine Dash Line'.
"Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982," kata Retno di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).
Poin pertama adalah kapal-kapal China telah melakukan pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia. Retno mengatakan bahwa Perairan Natuna adalah wilayah ZEE Indonesia. Hal itu telah ditetapkan pada Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut pada tahun 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).
"Kedua wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982," ujarnya.
Retno menyebut China adalah anggota dari UNCLOS 1982. Sehingga Retno meminta China untuk menghormati hukum tersebut.
"Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu part (anggota) dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati, implementasi dari UNCLOS 1982," tegas Retno.
Lebih lanjut, Retno menegaskan Indonesia tidak akan mengakui klaim 9 Garis Putus-putus atau Nine-Dash Line sebagai batas teritorial laut Negeri Tirai Bambu itu. Menurut Retno Nine-Dash Line tidak memiliki dasar hukum internasional.
"Keempat Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine-Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982," ujarnya.
Retno menegaskan Indonesia akan mengambil langkah tegas atas klaim China tersebut. Retno menyebutkan pemerintah juga akan meningkatkan intensitas kapal patroli di Laut Natuna.
"Dan dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut," kata Retno.
Retno mengatakan kapal-kapal ikan Indonesia akan terus melakukan kegiatan di wilayah tersebut. Retno menegaskan Laut Natuna adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Dan juga kegiatan perikanan yang memang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di Perairan Natuna," tegas Retno.
Senada dengan Retno, Kepala Bakamla Laksdya Achmad Taufieqoerrochman mengatakan pihaknya akan menambah pasukan untuk mengamankan Laut Natuna. Achmad menyebut TNI juga membantu Bakamla untuk mengamankan ZEE Indonesia.
"Jelas (penguatan), saya saja sudah kirim (pasukan) lagi kok. Itu dinamika, jadi tidak usah rapat pun sudah otomatis itu. Itu kewenangan di satuan masing-masing. Yang jelas tadi adalah sudah disampaikan Bu Menlu (Retno Marsudi), itulah sikap kita," kata Kapala Bakamla Laksdya Achmad Taufieqoerrochman di Kemnko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).
Achmad mengatakan Bakamla berada di bagian terdepan untuk mengamankan perairan Indonesia. Sementara itu, TNI akan membantu melakukan patroli.
"Tapi dalam kondisi damai saya bilang memang Bakamla di depan. Orang sekarang lebih senang menggunakan white-hull daripada grey-hull. Karena kalau kapal perang kan tensinya agak berbeda. Jadi Bakamla tetap di depan," tegas Achmad.
Sementara itu, TNI melaksanakan operasi siaga tempur terkait dengan adanya pelanggaran di Laut Natuna. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya Yudo Margono, mengatakan operasi siaga tempur dilaksanakan oleh Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan Alutsista yang sudah digelar, yaitu tiga KRI dan satu Pesawat intai maritim dan satu pesawat Boeing TNI AU. Dua KRI lagi masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna.
"Selanjutnya dikatakan Pangkogabwilhan I bahwa operasi ini digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Natuna Utara," demikian keterangan tertulis yang disampaikan Kabid Penum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman, Jumat (3/1/2020).
Yudo Margono mengatakan wilayah Natuna Utara saat ini menjadi perhatian bersama. Karena itu, operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai 2020.
"Operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya," imbuhnya.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ikut angkat bicara. Luhut mengatakan pemerintah akan menambah kapal besar dengan jenis ocean going (lintas samudera) untuk menjaga Natuna.
"Jadi ke depannya, Pak Bowo (Menhan Prabowo Subianto) tadi juga sudah bilang akan memperbanyak kapal angkatan laut. Tadi saya usul supaya ada ocean going kapal yang lebih panjang karena di situ kalau kamu beli kapal 105 meter, baru 2 hari kamu sudah muntah darah," ujar Luhut usai bertemu Prabowo Subianto di kantornya, Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Luhut mengatakan sejak Indonesia merdeka belum punya kapal ocean going. Soal pembeliannya sendiri diserahkan kepada Kementerian Pertahanan, baik harga maupun unitnya.
"Kita belum pernah punya selama republik ini merdeka. Jadi sekarang ini yang tadi dengan Pak Bowo itu, mau beli yang 138-140 meter frigate," kata Luhut.
Luhut menambahkan pemerintah akan melengkapi pengamanan di Natuna. Dia menyatakan pemerintah akan membuat pangkalan angkatan laut dan pangkalan coast guard.
"Nah coast guard sendiri nanti akan kita lengkapi. Jadi nanti pangkalan angkatan laut di Natuna dan pangkalan coast guard di situ dan perikanan kita itu kan sudah dibuat tapi belum selesai semua," ungkap Luhut. (knv/idn)(Tim detikcom)
Loading...

Share this

Berlangganan via email

Related Posts

Previous
Next Post »

1 komentar:

Write komentar
Anonim
04 Januari, 2020 delete

Thdp masalah ini tdk terdengar suara menhan baru; jangan2 problem natuna sbg wahana survival saja.

Reply
avatar

- Berkomentarlah yang sopan dan bijak sesuai isi artikel/ berita;
- Dilarang berkomentar SPAM, SARA, Politik, Provokasi dsb
EmoticonEmoticon