radarmiliter.com - Proyek jet tempur Korea Selatan KF-X senilai 18 triliun won ($ 14 miliar) menghadapi penundaan pembayaran di tengah pandemi COVID-19, sementara para pejabat yang terlibat didalamnya telah memastikan hal itu tidak berarti proyek ditunda.
Korea Aerospace Industries - satu-satunya pabrikan pesawat di Korea Selatan - saat ini sedang mengembangkan pesawat tempur generasi berikutnya dengan Indonesia.
 |
| Mockup KFX |
Diluncurkan pada tahun 2016, proyek KF-X bertujuan untuk mengembangkan jet tempur generasi baru dan akan diproduksi massal 180 unit pada tahun 2026. Proyek ini, yang terbesar dalam sejarah Korea, masing-masing membutuhkan 8 triliun dan 10 triliun won untuk pengembangan dan produksi massal. Indonesia bertanggung jawab atas 20 persen biaya pembangunan, atau 1,8 triliun won. Namun, Indonesia telah menunda pembayarannya akhir-akhir ini, dengan sejumlah 500,2 miliar won (sekitar $ 405,35 juta) yang jatuh tempo pada bulan April lalu.
“Biasanya, kontrak pertahanan antara perusahaan pertahanan dan militer melibatkan jaminan. Namun, proyek KF-X tidak melibatkan jaminan karena merupakan proyek pengembangan bersama berdasarkan nota kesepahaman, bukan kontrak pertahanan. Indonesia seharusnya membayar bagiannya setiap tahun,” kata seorang pejabat militer Korea Selatan.
MOU ditandatangani pada tahun 2010 antara Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan (DAPA) dan militer Indonesia.
Karena proyek tidak memiliki jaminan, tidak ada pengaruh untuk memaksa Indonesia memenuhi tenggat waktu pembayaran. Berdasarkan kesepakatan itu, Indonesia akan menggunakan 50 jet tempur, dan sisanya dari Korea.
"KAI tidak berada dalam posisi untuk mengomentari status anggaran, tetapi pada jet tempur next generation yang sedang dikembangkan sesuai rencana dan akan diperkenalkan pada tahun 2021," kata seorang pejabat perusahaan.
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering adalah perusahaan pertahanan lain yang dipengaruhi oleh ketidakpastian dari Indonesia.
Meskipun Indonesia telah memesan pembelian senilai $ 1 miliar kepada DSME untuk memproduksi tiga kapal selam 1.400 ton pada bulan April tahun lalu, pembayaran uang muka masih belum diterima.
“Angkatan Laut Indonesia belum membayar uang muka, tetapi begitu pembayaran selesai, hampir 100 persen Indonesia akan membayar sisa kesepakatan $ 1 miliar karena Bank Mandiri yang dikelola pemerintah negara itu memberikan jaminan,” kata seorang pejabat DSME.
Sementara itu, Hanwha Defense mengatakan wabah COVID-19 menambah kesulitan dalam upaya untuk memenangkan kontrak pertahanan di luar negeri. Saat ini, sistem pertahanan udara jarak pendek hybrid Biho, yang dilengkapi dengan rudal permukaan-ke-udara jarak pendek LIG Nex1 Chiron dan Redback Infantry Fighting Vehicle telah terpilih untuk proyek militer di India dan Australia.
"Ketika negara-negara menyesuaikan anggaran mereka untuk menanggapi wabah COVID-19, ada tantangan dalam rencana kami untuk memenangkan kontrak pertahanan," kata seorang pejabat perusahaan Hanwha.
"Namun, belum ada gangguan terkait kontrak yang telah ditandatangani."
Militer India, yang berencana membelanjakan $ 130 miliar dalam lima hingga tujuh tahun ke depan untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya, telah memilih sistem rudal buatan Korea Selatan untuk diakuisisi pada Oktober 2018, meskipun kesepakatan itu belum ditandatangani. Sementara, program Kendaraan Tempur Infantri (IFV) Land 400 Phase 3 Australia, yang bertujuan untuk pengadaan hingga 400 IFV modern, bernilai antara $ 6,3 miliar hingga $ 9,4 miliar.(Kim Byung-wook).(Angga Saja-TSM)
Sumber : koreaherald.com
