Pemerintah Beralih ke Industri Dalam Negeri untuk Memodernisasi Sektor Pertahanan

KangUsHa 16:57
Loading...
radarmiliter.com - Pemerintah memiliki harapan besar bahwa produsen senjata lokal dapat meningkatkan kapasitas produksinya untuk memfasilitasi upayanya memodernisasi sistem pertahanan senjata utama Indonesia di tengah rencana yang tertunda untuk memperoleh senjata buatan asing sebagai akibat dari wabah COVID-19.
Memasuki fase ketiga dan terakhir dari program modernisasi jangka panjangnya tahun ini, Kementerian Pertahanan telah bergerak untuk meningkatkan peran para pemain domestik dalam mengembangkan industri pertahanan nasional, di tengah terus berlanjutnya pengurangan dalam pengeluaran pertahanan luar negeri.
Industri Pertahanan Dalam Negeri
Industri Pertahanan Dalam Negeri 
"Pengadaan untuk sistem pertahanan senjata kami akan fokus pada pengembangan industri lokal melalui transfer teknologi dengan [produsen] utama," Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono mengatakan kepada The Jakarta Post baru-baru ini.
Sebagai bagian dari program utama Kementerian Pertahanan tahun ini, Wahyu mengatakan bahwa perusahaan milik negara di sektor pertahanan akan fokus pada produk perintis sebagaimana tercantum dalam roadmap pertahanan kementerian.
Dalam presentasi kepada komisi pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat tahun lalu, Kementerian Pertahanan mengumumkan rencana investasi multi-miliar dolar dalam aset termasuk pesawat tempur dan angkut, tank, sistem pertahanan udara, dan kapal kombatan permukaan untuk mendukung fase terakhir program Minimum Essential Forces (MEF) TNI.
Wahyu mengatakan PT PAL Indonesia akan mengembangkan kapal angkatan laut, sementara PT Dirgantara Indonesia (DI) membuat pesawat baling-baling dan helikopter dan PT Pindad memproduksi kendaraan tempur darat.
Kementerian Pertahanan adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang menyimpan lebih dari Rp 100 triliun dana dari APBN 2020, setelah realokasi belanja negara untuk tanggapan COVID-19.
Menurut Peraturan Presiden No. 54/2020, Kementerian Pertahanan masih memiliki bagian terbesar dari anggarannya dengan Rp 122,44 triliun (US $ 7,97 miliar), meskipun mengalami pemotongan hampir Rp 10 triliun.
Namun terlepas dari fokus pada pengeluaran pertahanan, Kementerian Pertahanan belum memperoleh perangkat keras militer dari asing sejak Prabowo Subianto mengambil alih kepemimpinan Kementerian Pertahanan tahun lalu.
Menteri Pertahanan Prabowo, telah melakukan perjalanan yang luas ke luar negeri tidak lama setelah mengambil alih jabatannya pada awal masa jabatan kedua Jokowi, kemungkinan untuk mensurvei pasar global untuk senjata.
Di antara tujuannya adalah Uni Emirat Arab, Tiongkok, Rusia, Turki, Korea Selatan, dan Prancis.
Tetapi timbulnya pandemi COVID-19 telah semakin mengurangi prospek akuisisi senjata tersebut, dengan para ahli mengatakan bahwa Indonesia akan membutuhkan pinjaman luar negeri yang besar untuk mendukung sisa dari upaya modernisasi.
PT DI, yang mengkhususkan diri dalam pembuatan pesawat terbang, sedang dalam proses mengembangkan rudal (missile) untuk melengkapi peluncur folding fin aerial rocket 70 milimeter, yang telah dipasang pada jet F-16 TNI-AU, kata presiden direktur PT DI Elfien Goentoro.
Rudal sedang dikembangkan oleh konsorsium yang dipimpin oleh perusahaan tersebut dan termasuk BUMN lainnya seperti PT Len Industri, PT Pindad, PT TRESS dan pembuat bahan peledak PT Dahana.
"Program ini berada di tahun kedua [...] tujuannya adalah untuk merancang beberapa sistem diantaranya seperti sistem kontrol penerbangan, hulu ledak dan mesin," kata Elfien kepada Jakarta Post.
Perusahaan ini juga mengembangkan wahana udara tak berawak (UAV) medium-altitude long-endurance yang dijuluki Elang Hitam melalui konsorsium lain yang melibatkan Kementerian Pertahanan dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
UAV tempur tersebut diperkirakan akan memasuki produksi pada tahun 2024, meskipun Presiden Jokowi pada Februari meminta percepatan pengembangan ke 2022, yang akan meningkatkan biaya investasi menjadi Rp 1,1 triliun.
Tetapi Elfien mengatakan hal itu tidak mungkin untuk memenuhi target, mengingat bahwa banyak dari item anggaran yang ada, termasuk program-program PT DI sendiri, dialokasikan kembali untuk respon COVID-19.
Sementara itu, PT Pindad akan memodernisasi lini produksinya untuk meningkatkan kapasitas pembuatan amunisi menjadi 1 miliar putaran per tahun, naik dari 250 juta putaran saat ini per tahun, kata presiden direktur Abraham Mose.
Perusahaan juga diperintahkan untuk memodernisasi lini produksinya untuk kendaraan tempur dan produksi senjata ringan.
Kementerian Pertahanan telah setuju untuk bertindak sebagai off-taker untuk produk amunisi dan kendaraan tempur PT Pindad, kata Abraham, yang membantu perusahaan dalam mencari pinjaman untuk meningkatkan kapasitas produksi.
“Ke depan, kami berharap vendor mau membangun pabrik di Indonesia untuk memproduksi mesin [kendaraan],” katanya.
Secara nominal, Indonesia menghabiskan $ 7,66 miliar untuk pengeluaran militer tahun lalu, menurut data yang dikumpulkan oleh Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), menjadikannya pembelanja militer terbesar kedua di Asia Tenggara.
Namun, angka tersebut hanya mewakili 0,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, sedikit di bawah tetangganya, Malaysia, Filipina, dan Timor Leste, yang semuanya telah mengalokasikan pengeluaran sebesar 1 persen dari PDB mereka.
Para ahli mengatakan bahwa negara itu kemungkinan akan berusaha untuk membiayai akuisisinya melalui pendekatan barter, menukar senjata dengan komoditas seperti minyak kelapa sawit atau kopi, seperti yang telah dilakukan dalam fase sebelumnya dari program modernisasi. Tetapi wabah virus saat ini sangat membebani pilihan yang tersedia.
Para pemain besar sebagian besar melayani klien lokal tetapi juga menjual peralatan ke negara lain. Namun, mereka belum memenuhi permintaan lokal karena produk mereka tidak dilengkapi dengan teknologi paling canggih.
Peneliti pertahanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Diandra Mengko menggarisbawahi pentingnya berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan militer, mendesak Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk mengambil peran utama dalam mengoordinasikan para pemangku kepentingan untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.
“Kunci pengembangannya adalah teknologi. Masalahnya adalah tidak murah untuk melakukan penelitian, "katanya.
"Hal-hal seperti itu harus dipertimbangkan oleh KKIP ketika merencanakan strategi industri."
Pakar militer Khairul Fahmi dari Institute of Security and Strategic Studies (ISESS) mengungkapkan pandangan yang sama, ketika ia meminta Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan pengeluaran untuk penelitian dan pendidikan untuk mendukung industri dalam negeri. “Hal pertama yang kita butuhkan adalah blue print untuk menjaga sinkronisasi sektor [hulu dan hilir],” katanya.(Marchio Irfan Gorbiano)(Angga Saja-TSM)
Loading...

Share this

Berlangganan via email

Related Posts

Previous
Next Post »

- Berkomentarlah yang sopan dan bijak sesuai isi artikel/ berita;
- Dilarang berkomentar SPAM, SARA, Politik, Provokasi dsb
EmoticonEmoticon